Pengertian Pbf

September 17, 2024 Post a Comment

Pengertian pbf

PBF (Pedagang Besar Farmasi) Menurut PerMenKes RI No. 1148/Menkes/Per/VI/2011, Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar.

Apa itu PBF dan apa tugas utamanya?

PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melaksanakan proses pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa yang dimaksud dengan PBF Pusat dan PBF Cabang?

PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan dari PBF pusat untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan untuk memperoleh Izin PBF/ Cabang PBF yaitu Sertifikat Distribusi.

PBF dapat menyalurkan apa saja?

(1) PBF dan PBF Cabang hanya dapat mengadakan, menyimpan dan menyalurkan obat dan/atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri. (2) PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dari industri farmasi dan/atau sesama PBF.

Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PBF?

PERSYARATAN UMUM

Berbadan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi.
Data apoteker penanggung jawab yang meliputi: STRA, ijazah, surat pernyataan bekerja penuh waktu, perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris, dan KTP.
Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor dan gudang PBF.

Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh PBF?

Tidak memperkerjakan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab yang memiliki Surat Izin Kerja. b) Tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama satu tahun. c) Tidak lagi memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. d) Tidak lagi menyampaikan informasi PBF tiga kali berturut-turut.

Jenis PBF ada berapa?

PBF ada 2 macam yaitu PBF obat dan PBF bahan baku obat. Menurut PP no. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud Fasilitas distribusi adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Siapakah penanggungjawab PBF?

Berdasarkan Perpres Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal untuk PBF adalah dengan kepemilikan modal dalam negeri 100 %. Untuk memperoleh izin PBF harus memiliki secara tetap apoteker sebagai Penanggung Jawab.

Siapa penanggung jawab PBF?

(5) PBF Cabang hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dan/atau bahan obat dari PBF pusat. (1) Setiap PBF dan PBF Cabang harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Berapa lama masa berlaku izin PBF?

(1) Izin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Permenkes RI Nomor berapakah tentang PBF?

Permenkes No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi [JDIH BPK RI] BN.2017/NO.863, kemkes.go.id : 7 hlm.

Berapa orang apoteker di PBF?

1) PBF Pusat dan PBF Cabang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja purna waktu, dengan kriteria sebagai berikut: a) Penanggung jawab PBF Pusat dan PBF Cabang adalah Apoteker Warga Negara Indonesia yang memiliki STRA.

Apa peran apoteker di PBF?

Peran Apoteker saat ini sudah semakin meluas di dunia kefarmasian, salah satunya di dunia distribusi obat yang dikenal dengan nama Pedagang Besar Farmasi (PBF). Peran Apoteker di PBF yaitu sebagai penganggung jawab bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.

Kepada siapa saja PBF dapat mendistribusikan narkotika?

Distribusi Perdagangan Untuk narkotika hanya bisa disalurkan dari Industri Farmasi kepada Pedagang Besar Farmasi tertentu, Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan dari PBF disalurkan kepada PBF tertentu lainnya, apotek, dan lembaga ilmu pengetahuan.

Berapa lama Resep boleh disimpan sebelum dimusnahkan?

Resep dan/ atau surat permintaan tertulis disimpan sekurang- kurangnya selama 5 (lima) tahun berdasarkan urutan tanggal dan nomor urutan penerimaan resep. 4.23. Resep dan/ atau surat permintaan tertulis yang telah disimpan melebihi 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. 4.24.

Apa singkatan dari CPOB?

Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pertama kali diterbitkan pada tahun 1988, kemudian disusul dengan penerbitan. Petunjuk Operasional Penerapan CPOB pada tahun 1989 untuk memberikan penjelasan dalam penjabaran sehingga Pedoman ini dapat diterapkan secara efektif di industri farmasi.

Siapa yang berwenang memberikan izin IOT?

Menteri dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pemberian izin untuk : a. IOT dan IEBA kepada Direktur Jenderal; b. UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan c. UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Apa perbedaan sika dan sipa?

SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian; b. SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian; c. SIKA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau d.

Apa perbedaan SIPA dan sia?

Mulai saat itu muncul dualisme aturan perizinan apotek yaitu SIA dan SIPA. SIA tetap dimaknai sebagai izin terhadap sarananya dan SIPA dimaknai sebagai izin terhadap tenaga apotekernya.

Apa saja tujuan dari distribusi obat?

Tujuan utama pelaksanaan distribusi obat yang baik adalah agar terselenggaranya suatu sistem jaminan kualitas oleh distributor, mencakup terjamin penyebaran obat secara merata dan teratur agar dapat diperoleh obat yang dibutuhkan pada saat diperlukan, terlaksananya pengamanan lalu lintas dan penggunaan obat tepat